ID 00879: Desa Girimukti Meluncurkan Kartu Desa Sehat dan Menjamin Kesehatan Warga Miskin yang Tidak Terlayani BPJS

Ringkasan Inovasi

Sejak tahun 2017, Pemerintah Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meluncurkan Program Kartu Desa Sehat sebagai solusi nyata bagi warga miskin yang tidak mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional. Program ini mengalokasikan Rp 50 juta dari Dana Desa setiap tahun untuk menanggung biaya pengobatan gratis bagi 150 orang penerima manfaat. [1]

Kartu Desa Sehat memberikan akses pengobatan gratis di posyandu, polindes, bidan desa, dan puskesmas. Inovasi ini membuktikan bahwa desa dapat hadir sebagai penjamin kesehatan tingkat pertama bagi warganya yang paling rentan, sekaligus mengisi celah perlindungan yang ditinggalkan oleh sistem jaminan sosial nasional. [2]

Latar Belakang

Kecamatan Ciemas adalah wilayah terpencil di Kabupaten Sukabumi yang hanya memiliki satu Puskesmas untuk melayani seluruh warganya. Kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan fasilitas kesehatan membuat akses warga terhadap pelayanan medis menjadi sangat terbatas. [1]

Di sisi jaminan kesehatan, masih banyak warga miskin Desa Girimukti yang tidak tercatat sebagai penerima BPJS, Jamkesmas, maupun Jamkesda. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 menegaskan bahwa masyarakat miskin di luar data TNP2K menjadi tanggung jawab pemerintah daerah—namun dalam praktiknya banyak yang tetap tidak tercover. [3]

Ketimpangan data dan lambatnya proses pendaftaran PBI-JKN di tingkat pusat menciptakan “zona kosong” perlindungan kesehatan bagi kelompok paling rentan di desa. Kepala Desa Akung melihat kondisi ini sebagai tanggung jawab yang harus dijawab langsung oleh pemerintah desa, alih-alih menunggu penyelesaian dari atas. [2]

Inovasi yang Diterapkan

Kartu Desa Sehat lahir dari pembahasan dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa tahun 2016, yang kemudian ditetapkan dalam APBDes tahun 2016 dengan alokasi anggaran Rp 50 juta dari Dana Desa. Inovasi ini bukan sekadar pemberian bantuan tunai, melainkan sebuah sistem penjaminan kesehatan berbasis desa yang memiliki mekanisme, prosedur, dan kriteria penerima yang jelas. [2]

Pemegang Kartu Desa Sehat dapat langsung berobat ke bidan desa tanpa biaya; bidan desa kemudian mengajukan tagihan kepada desa setiap bulan. Untuk layanan di Puskesmas, warga membawa surat pengantar dari desa, sedangkan untuk rujukan ke RSUD, Kartu Desa Sehat menanggung biaya transportasi ambulan dan perawatan pertama. [1] Empat kategori penerima ditetapkan secara ketat: warga dengan tanggungan banyak, penderita penyakit tetap/kronis, ibu hamil, dan warga tanpa jaminan sosial apapun. [2]

Proses Penerapan Inovasi

Proses dimulai dengan pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa, memastikan program ini memiliki legitimasi dari bawah. Setelah ditetapkan dalam APBDes, Pemerintah Desa Girimukti menandatangani perjanjian kerja sama dengan Puskesmas dan bidan desa untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengobatan gratis. [2]

Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra) kemudian melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima berdasarkan empat kategori yang telah ditetapkan, menghasilkan daftar 150 penerima manfaat per tahun. Proses verifikasi ini dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran, sebagaimana direkomendasikan para ahli bahwa basis data kependudukan yang akurat adalah fondasi utama program semacam ini. [1]

Satu kendala teknis yang muncul adalah lambatnya pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat yang menghambat realisasi program pada awal periode. Selain itu, program Kartu Desa Sehat sempat tidak masuk dalam parameter penggunaan Dana Desa di sistem Siskeudes, yang menjadi hambatan tersendiri dalam penganggaran hingga perlu diadvokasi ke pemangku kepentingan terkait. [4]

Faktor Penentu Keberhasilan

Komitmen kuat Kepala Desa Akung untuk menghadirkan perlindungan kesehatan berbasis Dana Desa menjadi fondasi utama keberhasilan program ini. Keputusan untuk membawa gagasan ini ke forum Musyawarah Desa terlebih dahulu menciptakan rasa memiliki kolektif, sehingga program mendapat dukungan penuh dari warga dan perangkat desa. [2]

Kemitraan formal dengan bidan desa dan Puskesmas melalui MoU yang memuat SOP yang jelas menjamin program berjalan secara akuntabel dan terstandar. Regulasi nasional juga mendukung: Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 secara eksplisit menetapkan peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa sebagai salah satu fokus penggunaan Dana Desa. [5]

Hasil dan Dampak Inovasi

Sejak diluncurkan pada 2017, sebanyak 150 warga Desa Girimukti setiap tahun mendapatkan layanan pengobatan gratis melalui Kartu Desa Sehat—menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem jaminan nasional manapun. Dengan anggaran Rp 50 juta per tahun, biaya per penerima manfaat setara Rp 333.000 per orang per tahun, sebuah efisiensi yang signifikan dibandingkan biaya pengobatan mandiri yang harus ditanggung warga miskin. [1]

Secara kualitatif, program ini mengurangi beban finansial keluarga miskin saat menghadapi sakit, terutama ibu hamil dan penderita penyakit kronis yang sebelumnya kerap menunda pengobatan karena tidak punya biaya. Warga tidak lagi harus memilih antara berobat dan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. [6]

Program ini juga memberikan dampak sistemik: ia mendorong pemerintah desa untuk melakukan sensus kependudukan secara berkala guna memastikan data penerima manfaat selalu mutakhir dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bayu Permana dari Sabadesa Institut yang menekankan pentingnya basis data yang valid sebagai fondasi program perlindungan sosial desa. [1]

Tantangan dan Kendala

Tantangan utama bersifat teknis-anggaran: pencairan Dana Desa yang lambat dari pemerintah pusat menyebabkan keterlambatan pembayaran tagihan kepada bidan desa dan Puskesmas, yang berpotensi mengganggu kesinambungan layanan. Program Kartu Desa Sehat juga sempat tidak diakui dalam sistem Siskeudes sebagai mata anggaran yang sah, menghambat proses penganggaran secara formal. [4]

Tantangan lain datang dari sisi cakupan: Kartu Desa Sehat hanya berlaku untuk pengobatan di fasilitas tingkat pertama dan klaim transportasi ke RSUD, sedangkan biaya rawat inap RSUD belum sepenuhnya tertanggung. Belum ada perjanjian kerja sama formal dengan RSUD terdekat, sehingga warga yang membutuhkan perawatan lanjutan masih menghadapi risiko biaya tinggi. [1]

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan program dijamin melalui penetapan anggaran tahunan yang konsisten dalam APBDes, dengan musyawarah desa sebagai forum evaluasi dan penyesuaian prioritas setiap tahun. Pemerintah Desa Girimukti juga merencanakan penerapan sistem pembayaran non-tunai (auto debet) untuk pembayaran pengobatan agar pengelolaan administrasi lebih akuntabel dan transparan. [6]

Upaya memperbarui basis data penerima manfaat secara berkala melalui sensus kependudukan desa menjadi kunci agar program tetap tepat sasaran dari tahun ke tahun. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan pusat juga terus dilakukan agar penerima Kartu Desa Sehat dapat segera difasilitasi masuk ke program jaminan sosial nasional yang lebih komprehensif. [2]

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model Kartu Desa Sehat Girimukti dapat direplikasi oleh desa-desa lain yang menghadapi masalah serupa: warga miskin yang tidak tercover jaminan nasional dan keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Instrumen hukumnya jelas—Dana Desa dapat digunakan untuk layanan dasar kesehatan skala desa sesuai Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024—sehingga desa lain tidak perlu khawatir soal payung regulasi. [5]

Untuk scale up, pemerintah kabupaten dapat menjadikan Kartu Desa Sehat sebagai program berjenjang: desa menanggung layanan primer, kabupaten menanggung layanan sekunder melalui Jamkesda, dan pemerintah pusat mengintegrasikan data penerima ke dalam PBI-JKN. [7] Model kolaborasi lintas tingkatan ini akan menutup celah perlindungan secara sistematis dan berkelanjutan. [8]

Daftar Pustaka

[1] Redaksi, “Desa Girimukti Jamin Kesehatan Warga Melalui Kartu Desa Sehat,” inovasi.web.id, 12 Jun. 2018. [Online]. Available: https://inovasi.web.id/desa-girimukti-jamin-kesehatan-warga-melalui-kartu-desa-sehat/

[2] Kemendagri, “Dokumen Pembelajaran Inovasi Desa: Kartu Desa Sehat Girimukti,” PPID Kemendagri. [Online]. Available: https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/0O5QaqmVFyFfGy3l7ZdNwebOVOMFjkuczGrSKzh1.pdf

[3] Kementerian Kesehatan RI, “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” Ayo Sehat Kemkes, 7 Sep. 2016. [Online]. Available: https://ayosehat.kemkes.go.id/?p=5799

[4] Tim Inovasi Desa Ciemas, “Inovasi Kartu Desa Sehat Girimukti,” TPID Ciemas. [Online]. Available: https://id.scribd.com/document/403883379/TPID5-pdf

[5] Kementerian Desa PDTT, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024,” peraturan.go.id. [Online]. Available: https://peraturan.go.id/files/permendespdt-no-2-tahun-2024.pdf

[6] Redaksi, “Lindungi Warga dengan Kartu Desa Sehat,” Jawa Pos. [Online]. Available: https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01240333/lindungi-warga-dengan-kartu-desa-sehat

[7] S. Wahyuni dkk., “Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan,” Jurnal PKS, Kemensos RI. [Online]. Available: https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1312/719

[8] Redaksi, “Jaminan Sosial di Tingkat Desa: Gebrakan Baru BPJS Adil dan Berkualitas,” masterplandesa.com, 25 Feb. 2024. [Online]. Available: https://www.masterplandesa.com/pembangunan-desa/jaminan-sosial-di-tingkat-desa-gebrakan-baru-bpjs-adil-dan-berkualitas/

DISCLAIMER: Katalog Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal ini merupakan hasil kerja sama antara Perkumpulan Gedhe Nusantara dengan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Katalog ini berfungsi sebagai sumber rujukan untuk memudahkan pertukaran ide, pengalaman, praktik baik, dan kerja sama antardesa. Desa Bergerak Membangun Indonesia.