Bank Kredit Desa (BKD) Wlaharwetan memiliki sejarah panjang dalam dunia perbankkan di Indonesia. Bank Kredit Desa berdiri 1896 sebagai strategi kaum bumiputra untuk menolong masyarakat miskin melalui akses permodalan yang mudah dan bunga kecil. Bank Kredit Desa merupakan contoh praktik inovasi desa untuk pelayanan keuangan inklusif pada masyarakat desa.

Kelahiran Bank Kredit Desa tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (Algemene Volkerediet Bank) yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Keduanya hadir menjawab permasalahan ekonomi perdesaan, khususnya di Pulau Jawa, yang memprihatinkan akibat gagal panen. Namun, nasib BRI lebih berkembang karena diadopsi sebagai bank pemerintah, sementara BKD berkembang sebagai bank kerakyatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa.

Pengalaman pahit akibat gagal panen mendorong Asisten Residen Banyumas di Purwokerto, De Wolf Van Westerrode, membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan. Salah satu kegiatannya, masyarakat membuat lumbung desa sebagai jaring pengaman sosial saat musim paceklik tiba.

Selanjutnya, muncul kebijakan Staatblad 357 tahun 1929, Rijksblad No 9 tahun 1938 yang menegaskan Badan Kredit Desa (BKD) sebagai perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.

Kini, Bank Kredit Desa Wlaharwetan berperan penting dalam kerja penguatan ekonomi di masyarakat desa, khususnya pada kegiatan usaha kecil yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa. Bersama Pemerintah Desa, Bank Kredit Desa Wlaharwetan mengembangkan beragam layanan untuk memperkuat ekonomi mikro masyarakat desa.

Pada 2017, omset Bank Kredit Desa Wlaharwetan mencapai 4 milyar rupiah. Posisi Badan Kredit Desa Wlaharwetan dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil sangat strategis. Ada 97 prosen usaha kecil yang belum terjangkau pelayanan perbankan. Pengembangan usaha kecil memerlukan kehadiran lembaga pendukung, posisi BKD berfungsi sebagai lembaga penjamin agar penabung dan peminjam terlindungi dari pelbagai risiko.

Bank Kredit Desa Wlaharwetan mempelopori transformasi kelembagaan menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Ada 29 desa yang memiliki Badan Kredit Desa (BKD) di Kabupaten Banyumas, mereka telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk tergabung menjadi lembaga keuangan berbadan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto mendukung penuh inisiatif bersama para kepala desa guna memperkuat kerjasama antar desa-desa ini untuk bertransformasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.03/2016. Ruang konsultasi dan pengembangan kapasitas para pengelola BKD terus dilakukan OJK untuk mempermudah proses transformasi.

Pada awal 2018, konsorsium Bank Kredit Desa di Banyumas membentuk Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) melalui mekanisme kerjasama antardesa. PT BPR-BKD menjadi salah satu unit bisnis BUMDesa Bersama di tanah panginyongan itu. Bentuk kerjasama antardesa seperti ini mampu mendorong BKD semakin dekat dengan rakyat.