ID 00955: Nagari Situjuahbatua Limapuluh Kota Lawan Covid-19 Lewat Karantina Berbasis Adat dan Transparansi BLT

Ringkasan Inovasi

Nagari Situjuahbatua di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat merespons pandemi Covid-19 dengan sistem penanganan berlapis yang memadukan kekuatan kelembagaan adat, anggaran nagari yang terencana, karantina terstruktur, dan transparansi bantuan sosial. Inovasi ini digerakkan oleh Wali Nagari DV Dt Tan Marajo beserta seluruh lembaga nagari yang membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nagari dan Tim Pembunuh Covid-19 di setiap jorong — yang dikukuhkan Bupati Limapuluh Kota pada 1 April 2020 sebagai yang pertama di kabupaten tersebut. [1]

Dampak utama inovasi ini sangat nyata: hingga akhir Mei 2020, Nagari Situjuahbatua berhasil mempertahankan status zona hijau Covid-19 tanpa satu pun kasus positif tercatat. Pendekatan kearifan lokal yang menggabungkan sistem karantina mandiri berbasis SDN setempat, sosialisasi door-to-door, pengelolaan sampah komunal, serta pengumuman publik penerima BLT di warung kopi dan tempat ibadah menjadikan nagari ini sebagai role model penanganan pandemi berbasis komunitas di Sumatera Barat. [2][3]

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh Indonesia sejak awal 2020 menempatkan nagari-nagari di Sumatera Barat dalam kondisi darurat, terutama karena sistem adat Minangkabau yang kaya mobilitas sosial — termasuk tradisi merantau yang membuat ribuan perantau berencana pulang kampung saat Idulfitri. Nagari Situjuahbatua memiliki sekitar 5.000 perantau yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, dan potensi arus balik mereka dari zona merah kota menjadi ancaman nyata yang harus dikelola dengan cepat dan tegas. [1]

Sebelum inovasi ini terbentuk, tidak ada mekanisme resmi di tingkat nagari untuk memantau kedatangan perantau, menyiapkan fasilitas karantina, maupun memastikan distribusi bantuan sosial berjalan transparan dan tepat sasaran. Kekosongan sistem ini berisiko menciptakan dua masalah sekaligus: penyebaran virus yang tidak terpantau dan kecemburuan sosial akibat penyaluran bantuan yang tidak akuntabel. [4]

Peluang yang dilihat Pemerintah Nagari Situjuahbatua adalah kekuatan modal sosial yang sudah mengakar. Nagari ini sudah dikenal sebagai nagari yang sukses mengelola sampah secara komunal, memiliki Peraturan Nagari tentang Lingkungan Hidup, dan memiliki tradisi gotong royong mingguan yang aktif. Fondasi budaya hidup bersih yang sudah terbangun ini menjadi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki banyak desa atau nagari lain dalam menghadapi ancaman pandemi. [3]

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi yang diterapkan adalah sistem penanganan pandemi Covid-19 berlapis yang mencakup lima komponen utama: pembentukan gugus tugas nagari dan tim jorong, penyediaan fasilitas karantina berbasis SDN setempat, sosialisasi door-to-door bersama Kepala Jorong dan Linmas, pengelolaan dan penyaluran empat jenis BLT secara transparan, serta pengumuman publik daftar penerima bantuan di warung kopi dan tempat ibadah. Seluruh komponen ini lahir dari musyawarah bersama seluruh lembaga nagari, bukan dari instruksi atas, sehingga setiap keputusan mendapat legitimasi adat yang kuat. [1]

Cara kerja sistem ini membentuk lapisan pertahanan yang saling menopang. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nagari berkoordinasi dengan Tim Pembunuh Covid-19 di setiap jorong untuk memastikan tidak ada perantau yang masuk diam-diam tanpa terdeteksi. Perantau yang terpaksa pulang diarahkan ke karantina mandiri atau fasilitas karantina di SDN 01 Situjuahbatua dengan kebutuhan makan-minum ditanggung penuh oleh Lembaga Adat Nagari, sedangkan nama-nama penerima BLT dari empat sumber berbeda diumumkan secara terbuka di warung kopi, masjid, dan kantor nagari untuk mencegah korupsi dan duplikasi penerima. [1][5]

Proses Penerapan Inovasi

Proses penerapan inovasi ini dimulai sejak akhir Maret 2020 dengan penerbitan Keputusan Wali Nagari tentang pembentukan Gugus Tugas dan Tim Pembunuh Covid-19. Pemerintah Nagari bergerak cepat dengan mengonsultasikan revisi APBNagari kepada Klinik Keuangan Kecamatan, Dinas Keuangan Limapuluh Kota, DPMD/N, dan Inspektorat, serta mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 Tahun 2020, dan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 agar seluruh langkah penganggaran berpijak pada landasan hukum yang sah. [1]

Anggaran penanganan Covid-19 dalam APBNagari awalnya dirancang sebesar Rp300 juta, namun setelah konsultasi intensif dengan berbagai pihak difinalisasi menjadi Rp479 juta. Total APBNagari Situjuahbatua yang mencapai Rp2,4 miliar — terdiri dari Dana Desa Rp1,18 miliar, ADD Rp990 juta, PANagari Rp400 juta, dan Dana Bagi Hasil Rp15 juta — memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk membiayai APD, sarana prasarana posko, operasional Satgas, dan empat jenis BLT sekaligus. [1]

Salah satu pembelajaran penting dari proses ini adalah bahwa imbauan agar perantau menunda pulang kampung — sesuatu yang secara budaya sangat sensitif di Minangkabau — ternyata berhasil dijalankan justru karena pesan itu disampaikan dalam format video nagari yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh lembaga nagari. Kekuatan pesan kolektif yang lahir dari institusi yang dipercaya masyarakat terbukti jauh lebih efektif dibandingkan larangan formal dari atas. [5]

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu utama adalah kepemimpinan Wali Nagari DV Dt Tan Marajo yang mampu menggerakkan seluruh institusi nagari — mulai dari Bamus, Lembaga Adat, Karang Taruna, Linmas, hingga Kader Posyandu — secara sinergis dalam satu komando yang terstruktur. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo secara khusus mengapresiasi inovasi Pemerintah Nagari dan masyarakat adat Situjuahbatua yang dinilai berhasil menggalang kekuatan kearifan lokal sebagai fondasi ketangguhan komunitas dalam menghadapi pandemi. [5]

Faktor kedua adalah fondasi budaya hidup bersih dan tradisi gotong royong yang sudah terbangun jauh sebelum pandemi, termasuk keberhasilan Nagari Situjuahbatua mengelola sekitar 2.000 tong sampah komunal dan mengangkut sampah ke TPAS Regional Sumatera Barat di Payakumbuh. Fondasi ini membuat masyarakat tidak perlu dididik dari nol untuk menjalankan protokol kebersihan, melainkan cukup mengarahkan kebiasaan yang sudah ada ke konteks ancaman pandemi yang baru. [3]

Hasil dan Dampak Inovasi

Hasil paling monumental adalah keberhasilan Nagari Situjuahbatua mempertahankan status zona hijau Covid-19 tanpa satu pun kasus positif hingga akhir Mei 2020, di tengah meningkatnya kasus di berbagai daerah di Sumatera Barat. Capaian ini memungkinkan seluruh masjid dan musala di Situjuahbatua kembali menyelenggarakan salat berjamaah dengan protokol social distancing sejak 10 hari terakhir Ramadan 2020, jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain. [1]

Secara kuantitatif, sistem distribusi BLT nagari mencatat 166 KK penerima BLT Kemensos, 248 KK penerima BLT Pemprov Sumbar, 197 KK penerima BLT Dana Desa, dan 35 KK penerima BLT Kabupaten. Selain itu, 290 KK mendapat PKH dan 346 KK lainnya menerima bantuan sembako, sementara warga yang belum terdata sebagai penerima diajukan ke Basis Data Terpadu Kemensos dan mendapat bantuan beras sebagai jaring pengaman sementara. [1]

Dampak jangka panjang inovasi ini sangat signifikan secara kelembagaan. Pada tahun 2021, Nagari Situjuahbatua ditetapkan sebagai Pemenang Pertama Lomba Nagari Tingkat Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan SK Bupati Nomor 208 Tahun 2021, sekaligus berstatus Nagari Mandiri dengan skor tertinggi di kabupaten versi Kemendes-PDT pada 2019–2020. Universitas Negeri Padang bekerja sama dengan LPDP juga menjadikan Situjuahbatua sebagai objek Riset Desa karena dinilai sebagai nagari role model dalam penanganan Covid-19. [2][3]

Tantangan dan Kendala

Tantangan terbesar adalah mempersuasi ribuan perantau untuk menunda tradisi pulang basamo saat Idulfitri, sebuah praktik budaya yang sangat kental di komunitas Minangkabau dan sulit dihalangi dengan pendekatan administratif semata. Keputusan ini memerlukan keberanian moral dan otoritas budaya yang tinggi dari Lembaga Adat Nagari dan Wali Nagari, karena konsekuensi sosialnya bersifat sensitif dan dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah nagari dan para perantau. [1]

Kendala kedua adalah memastikan ketepatan sasaran penyaluran empat jenis BLT dari sumber yang berbeda tanpa terjadi duplikasi penerima. Penelitian tentang transparansi BLT Dana Desa menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data antara daftar penerima yang tersimpan di Basis Data Terpadu dengan kondisi lapangan aktual adalah tantangan umum yang dihadapi hampir semua desa dan nagari, dan Situjuahbatua menghadapinya dengan mekanisme stiker di rumah penerima serta pengumuman publik yang terbuka. [4]

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan sistem penanganan pandemi ini dijamin oleh institusionalisasi nilai-nilai yang sudah mengakar kuat di Nagari Situjuahbatua, yaitu musyawarah mufakat lintas lembaga sebelum mengambil keputusan penting, dan transparansi anggaran nagari yang didukung Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat. Selama peraturan adat ini tetap hidup dan dijalankan, mekanisme pengawasan komunal yang terbukti efektif dalam pandemi ini akan terus berfungsi sebagai sistem tata kelola nagari yang sehat. [1]

Untuk jangka panjang, Pemerintah Nagari Situjuahbatua berkomitmen mempertahankan kapasitas kesiapsiagaan komunitas melalui pemberdayaan Kader Posyandu, Kader KB, dan Linmas yang sudah mendapat insentif nagari. Berbagai program kesehatan inovatif yang dikembangkan paralel — termasuk pemberian paket gizi untuk anak stunting, PMT balita, dan fasilitasi BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu — memastikan sistem ketahanan sosial nagari terus diperkuat bahkan di luar masa darurat pandemi. [2]

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model penanganan pandemi Nagari Situjuahbatua sangat relevan untuk direplikasi oleh nagari-nagari lain di Sumatera Barat karena memanfaatkan kekuatan yang hampir semua nagari miliki: sistem kelembagaan adat yang kuat, tradisi musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong. Kuncinya adalah kepemimpinan Wali Nagari yang berani, komitmen seluruh lembaga nagari untuk bergerak bersama, dan keberanian memublikasikan seluruh data bantuan secara terbuka kepada publik. [5]

Untuk scale up di tingkat kabupaten dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dapat menjadikan model Situjuahbatua sebagai kurikulum pelatihan wali nagari dan aparatur nagari dalam menghadapi situasi darurat kesehatan di masa depan. Pengakuan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional Doni Monardo atas inovasi ini, serta status Situjuahbatua sebagai objek Riset Desa UNP-LPDP, membuka peluang bagi nagari ini untuk menjadi pusat pelatihan dan studi banding penanganan pandemi berbasis kearifan lokal yang bermanfaat bagi seluruh Indonesia. [3][5]

Daftar Pustaka