ID 0838: PKK Desa Durian Sulap Hutan Mangrove Jadi Destinasi Wisata dan Dongkrak Pendapatan Asli Desa

Ringkasan Inovasi

PKK Desa Durian, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengubah kawasan hutan mangrove dan pantai yang terbengkalai menjadi destinasi wisata alam unggulan. Inovasi ini lahir dari semangat para penggerak PKK yang aktif memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan alam desa demi kesejahteraan keluarga.

Tujuan utama inovasi ini adalah meningkatkan perekonomian warga sekaligus menjadikan sektor wisata sebagai penyumbang nyata Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberhasilan inovasi ini membuktikan bahwa perempuan desa mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Latar Belakang

Desa Durian memiliki luas wilayah sekitar 686,2 hektar dan berbatasan langsung dengan kawasan pesisir yang kaya akan ekosistem mangrove dan pantai. Meski potensi alam itu sangat besar, masyarakat belum memanfaatkannya secara optimal sehingga kawasan tersebut dibiarkan tanpa pengelolaan yang berarti. Warga desa lebih banyak menggantungkan hidup pada budidaya ikan, udang, dan aktivitas nelayan yang hasilnya tidak selalu stabil.

Sebelum inovasi ini hadir, tidak ada destinasi wisata yang terkelola dengan baik di Desa Durian. Kebutuhan akan sumber pendapatan desa yang beragam belum terpenuhi, padahal kawasan hutan mangrove menyimpan potensi ekowisata yang sangat menarik bagi wisatawan. Kondisi ini mendorong para penggerak PKK untuk mengambil inisiatif menggarap peluang yang selama ini terlewatkan.

Inovasi yang Diterapkan

Inovasi ini lahir saat musyawarah desa, ketika PKK meyakinkan Pemerintah Desa Durian untuk serius mengelola hutan mangrove sebagai destinasi wisata. Pemerintah desa kemudian memfasilitasi kesepakatan antara pemilik lahan dan PKK selaku pengelola wisata, sehingga pengelolaan kawasan berjalan dengan landasan hukum yang jelas.​

Inovasi yang diterapkan mencakup penataan ruang kawasan mangrove, pembangunan jalur tracking, pembuatan spot foto, dan promosi wisata melalui media sosial. PKK mengelola seluruh aspek operasional wisata, mulai dari kebersihan kawasan, perawatan ekosistem mangrove, pelayanan pengunjung, hingga pengelolaan pendapatan wisata untuk kontribusi PADes.

Proses Penerapan Inovasi

Proses dimulai sejak 2018 ketika para penggerak PKK secara rutin membersihkan kawasan wisata setiap hari libur bersama warga. Mereka memperlebar jalan akses menuju lokasi wisata agar pengunjung dapat masuk dengan mudah dan nyaman. Langkah ini dilakukan secara gotong royong tanpa menunggu dukungan anggaran besar dari pemerintah desa.​

Pada 2019–2020, mahasiswa KKN dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA) turut membantu pengembangan wisata tracking mangrove dengan menambah spot foto dan mempercantik kawasan. Kolaborasi ini memperkuat daya tarik wisata Desa Durian, karena spot foto kekinian menjadi elemen penting yang mendorong pengunjung untuk datang dan berbagi di media sosial. Proses ini mengajarkan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan mempercepat pengembangan wisata desa secara signifikan.​

Faktor Penentu Keberhasilan

Peran aktif para penggerak PKK sebagai motor penggerak utama menjadi faktor paling menentukan dalam keberhasilan inovasi ini. Semangat kolektif kaum perempuan desa yang konsisten merawat dan mempromosikan kawasan wisata menciptakan kepercayaan masyarakat dan pengunjung terhadap destinasi ini.

Dukungan penuh dari Kepala Desa Fauzi juga sangat krusial dalam memfasilitasi kesepakatan lahan dan mengintegrasikan wisata mangrove ke dalam agenda pembangunan desa. Tanpa sinergi antara PKK, pemerintah desa, pemilik lahan, dan komunitas warga, penataan kawasan wisata tidak akan berjalan selancar yang dicapai saat ini.

Hasil dan Dampak Inovasi

Sejak dikelola PKK pada 2018, kawasan wisata hutan mangrove Desa Durian mulai dikenal masyarakat di Kecamatan Padangcermin dan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Wisatawan dari luar kabupaten mulai berdatangan, menandakan bahwa promosi melalui media sosial yang dilakukan PKK berhasil memperluas jangkauan pasar wisata desa.​

Dampak ekonomi langsung terasa melalui pertumbuhan Pendapatan Asli Desa dari sektor wisata yang sebelumnya tidak ada. Secara ekologis, pengelolaan wisata berbasis komunitas juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove sebagai aset utama destinasi. Potensi besar ini pun mendapat pengakuan nasional ketika Provinsi Lampung mengusulkan Desa Durian ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu dari lima calon Desa Wisata Bahari Kabupaten Pesawaran.

Tantangan dan Kendala

Pada fase awal, fasilitas wisata masih sangat minim sehingga pengalaman pengunjung belum optimal dan daya saing destinasi masih terbatas. Keterbatasan anggaran desa untuk membangun infrastruktur wisata secara cepat menjadi hambatan yang memperlambat laju pengembangan kawasan.​

Tantangan lain datang dari minimnya pengalaman PKK dalam manajemen wisata profesional, seperti pengelolaan tiket, promosi digital terstruktur, dan pelayanan pengunjung berstandar. Kondisi ini mendorong PKK beradaptasi secara bertahap melalui kolaborasi dengan mahasiswa KKN dan dukungan teknis dari pemerintah kecamatan.​

Strategi Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan wisata mangrove Desa Durian bertumpu pada penguatan kelembagaan PKK sebagai pengelola profesional yang terus mendapat pelatihan manajemen wisata. Pendapatan dari tiket masuk dan pengelolaan wisata direinvestasikan untuk pemeliharaan fasilitas, penanaman mangrove baru, dan peningkatan kualitas layanan pengunjung.

Pengembangan wisata juga diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sehingga program ini mendapat alokasi Dana Desa secara berkelanjutan. Kemitraan dengan perguruan tinggi seperti ITERA turut dijaga agar desa terus mendapat dukungan teknis dan inovasi pengembangan kawasan wisata.​

Replikasi dan Scale Up Inovasi

Model inovasi PKK Desa Durian sangat relevan untuk direplikasi di desa-desa pesisir lain yang memiliki ekosistem mangrove namun belum terkelola secara produktif. Kunci replikasi terletak pada tiga hal: identifikasi potensi alam lokal, pemberdayaan kelompok perempuan sebagai pengelola, dan fasilitasi kesepakatan lahan oleh pemerintah desa.

Pengakuan Provinsi Lampung dengan mengusulkan Desa Durian sebagai Desa Wisata Bahari nasional membuka peluang bagi desa ini menjadi percontohan pengembangan ekowisata berbasis komunitas perempuan. Dengan dokumentasi proses dan pendampingan yang terstruktur, desa-desa pesisir di Pesawaran maupun seluruh Indonesia dapat mengadopsi model ini untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal.