PALU, INOVASI.WEB.ID, Sekretaris Daerah Propinsi Sulteng Drs. H. Hidayat Lamakarate. M.Si. memimpin rapat Percepatan Proses Perizinan di Sulawesi Tengah, di ruang kerja Sekda, Senin 19 Februari 2018.

Rapat tersebut dihadiri  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bunga Elim Somba, Kadis Penanaman Moda dan PTSP Shandra Tobondo, Kadis Lingkungan Hidup Abdul Rahim, Kadis ESDM Yanmart Nainggolan, Karo Hukum Yoppi Pattiro, dan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Sekretaris Daerah Hidayat Lamakarate selaku Ketua Satgas Percepatan Perijinan menyampaikan, bahwa saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah lama melakukan permohonan ijin, tetapi sudah satu tahun tidak dapat beroperasi akibat koordinasi penerbitan  perijinan belum sesuai dengan harapan dalam pembentukan kantor pelayanan perijinan satu Pintu .

ft. Humas Pemprov Sulteng

“ Salah satu hal yang menjadi perhatian seluruh OPD teknis dalam permohonan perijinan adalah bahwa pemohon hanya datang baik secara langsung atau mendaftar secara online, hanya mengajukan permohonan kepada PTSP,  selanjutnya PTSP berkoordinasi dengan OPD teknis , dan kendala penerbitan rekomendasi teknis OPD disampaikan kepada PTSP, dan selanjutnya PTSP yang menyampaikan kendala atau tidak ada kendala kepada pemohon. Itu alurnya,” jelas Sekda.

Ditambahkannya, saat ini kita harus memberikan jaminan kemudahan berinvestasi di daerah sesuai ketentuan Pepres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“ Ada pengaduan dari PT. Bintang Sri Kandi  Mandiri tentang Permohonan ijin Tambang Galian C di wilayah Kabupaten Sigi . Proses perijinannya sudah 1 tahun tidak ada kepastian dan tidak ada penjelasan kepada perusahaan apa kendalanya . Beberapa perusahaan sudah menyampaikan pengaduan.  Hal ini hendaknya  menjadi perhatian kita bersama pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan agar dapat memproses perijinan sesuai dengan ketentuan dan memberikan kemudahan ,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah berhadap kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar dapat mengundang seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota, guna mengkoordinasikan pelaksanaan kemudahan dalam pelayanan perijinan di Sulawesi Tengah.

( Adiman, Humas Provinsi Sulteng )