Walaupun sempat di tolak oleh Wakil Bupatinya. Namun pelantikan terhadap Camat Petasia tetap dilanjutkan. Warga minta insiden tersebut di tindaklanjuti dan yang bersangkutan di berikan sanksi.Ft: Ivan

MOROWALI UTARA – INOVASI.WEB.ID, Peristiwa Wakil Bupati mengamuk saat pelantikan pejabat SKPD seperti yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli pada Rabu, (31/1) akhir bulan lalu, kembali terulang.  Jumat (9/2), peristiwa memalukan yang dipertontonkan seorang pejabat publik kembali terulang di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Pemicu kegaduhan yang dilakukan oleh kedua Wakil Bupati di Sulawesi Tengah, masing-masing, Abdul Rahman HI Budding dari Toli-Toli dan Moh. Ansar Wakil Bupati dari Kabupaten Morowali Utara itu sendiri diduga di picu oleh rasa ketidak puasan mereka terhadap keputusan pelantikan sejumlah pejabat oleh Bupati,  yang mungkin dianggapnya tidak  sesuai dengan keinginan hati mereka masing-masing.

Sejumlah sumber yang berhasil dihimpun Inovasi.web.id, mengatakan, insiden memalukan yang terjadi di ruang pelantikan pejabat SKPD Morowali Utara itu sendiri bermula saat MC sedang membacakan lampiran SK Defridas Sabola, yang sebelumnya menduduki jabatan Sekretaris Pol PP akan dilantik menjadi Camat di Kecamatan Petasia.

Saat mendengar nama tersebut, wakil bupati yang tengah duduk berdampingan dengan Bupati Morowali, Atripel Tumimomor tiba-tiba saja berdiri  dan langsung menendang meja yang ada di depannya seraya berusaha merampas kertas MC dan berteriak-teriak meminta, agar nama yang disebutkan oleh MC tadi jangan dilantik atau dibatalkan pelantikannya.

“ Saya minta nama itu jangan dilantik. Hentikan pelantikan ini,” teriaknya dengan nada tinggi.

Amukan wakil bupati itu sontak saja membuat seluruh peserta kaget dan nyaris membuat keadaan menjadi ricuh. Beruntung ada petugas yang disiagakan di dalamnya, dan wakil bupati yang sudah tersulut oleh kemarahan itu langsung digiring ke luar ruangan.

Pelantikan itu sendiri kemudian dilangsungkan kembali dengan tetap melantik pejabat yang bersangkutan tadi.

Sementara, salah satu warga Morowali Utara kepada media ini sangat menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Menurut dia, perbuatan yang dilakukan oleh wakil bupati itu sudah diluar batas dan sepatutnya ditindak tegas.

“Saya sebagai warga Morowali Utara ikut merasa malu dengan insiden tersebut. Harapan saya, yang bersangkutan sebaiknya di tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” harapnya.

Lemahnya Koordinasi

Peristiwa memalukan untuk kali kedua pejabat publik mengamuk  saat acara resmi kedinasan ini, menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik, tersumbatnya komunikasi, dan terkesan bahwa selama ini terjadi disharmoni antara Bupati dan Wakilnya dan puncaknya terakumulasi pada saat digelarnya acara pelantikan.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Sailendra Foundation, J. Nusantara, bahwa banyaknya persoalan yang belum dapat diatasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, bisa jadi menjadi sebab lain munculnya perseteruan tersebut.

Hal ini disebabkan tidak berjalannya fungsi tata pemerintahan yang baik, sehingga berimbas pada buruknya sistem manajemen pengelolaan pemerintahan.

Untuk menghindari agar persoalan serupa agar tidak terulang kembali, Pemerintahan Kabupaten/kota (Pemkab) seharusnya dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan kebijakan yang diambil bersifat terbuka (transparan), sehingga pertanggung jawaban pemerintah terhadap publik bersifat objektif dan wajar. Dalam masalah ini, legalisasi transparansi menemukan urgensinya.        

Selain itu, persoalan lain di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang harus disikapi, dimana  tantangan utama yang dihadapi pemerintahan  adalah bagaimana menciptakan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government). Tantangan tersebut muncul karena banyaknya persoalan nyata yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dan masyarakat yang belum dapat diselesaikan.             

Belajar dari kasus tersebut, yang tak kalah pentingnya adalah persoalan kewenangan wakil Bupati yang semakin tidak jelas kewenangannya dalam bidang apa saja, mengingat pemegang otoritas kekuasaan biasanya terpusat pada Bupati, padahal kalau melihat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan bersama-sama antara keduanya akan tetapi memiliki kewenangan yang cukup signifikan diantara keduanya,” ungkapnya, Sabtu 10 Februari 2018.

Selain itu, kata dia, perlu adanya pemberian tugas kepada wakil bupati dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, serta pemberian kepercayaan berupa kewenagan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Wewenang Wakil Bupati sangatlah minim dan hampir tergantung pada kearifan Kepala Daerah untuk memberikan tugas dan wewenang kepada Wakil Kepala Daerah.

Ditambahkan J. Nusantara, jika kita merujuk pada  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak diatur secara jelas tentang hal-hal apa saja yang dapat di berikan oleh Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah, untuk itu seringkali dijadikan alasan bagi Kepala Daerah agar Wakil Kepala Daerah tidak diberikan peran-peran yang strategis dalam pemerintahan. Inilah persoalan yang sering memicu konflik dan disharmoni, antara Bupati dan Wakil Bupati.

Hal itu menjadi contoh kecil dari kesekian kalinya, wakil kepala daerah yang merasa belum puas dengan adanya kewenangan yang dimilikinya yang kadang berada kuat di tangan Kepala Daerah.

( Redaksi )