ilustrasi ( ft, Bulungan Post )

 

TARAKAN,  Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara ( Lalingka ) menyoroti permasalahan 45 Perusahaan Pemegang IUP sesuai SK Pengakhiran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang diduga merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

Menurut Ketua Lalingka Theodorus, Lalingka menemukan ada beberapa fakta di balik SK Pengakhiran 45 Perusahaan Pemegang IUP tersebut, bahwa dari total keseluruhan Perusahaan Pertambangan yang diakhiri izinnya, ada sekitar 86% Perusahaan yang menunggak penerimaan negara bukan pajak ( PNPB ) dengan total piutang PNBP yang menunggak adalah Rp 201 Miliar.

Dikatakan Theo, Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dirugikan Rp. 201 miliar, ini dapat dilihat dari Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, No. 5560/84/DBN.PW/2017.

Selain PNBP, Lalingka juga menemukan hanya 2 Perusahaan Pemegang IUP yang menyetor Jaminan Reklamasi ( JAMREK ) dan parahnya lagi, 45 Perusahaan tersebut tidak Menyetor Jaminan Pasca Tambang ( JAMPASTAM ) .

“ Melihat total keseluruhan lahan konsesi Perusahaan Pertambangan yang diakhiri ini ada 230 ribu Hektar ( Ha ) , Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus segera mensikapi persoalan ini,  dan  lahan seluas  tersebut  harus dikembalikan lagi ke masyarakat, jangan dilelang kembali. Jika lahan tersebut dijadikan lahan persawahan, mungkin Provinsi Kalimantan Utara bisa menjadi Lumbung Padi,” kata Theodorus Senin, (12/03/18).

Theo berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus menindak Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.

“ Jika saja kewajiban ini di penuhi oleh Perusahaan Tambang, dana sebesar Rp. 201 Miliar ini bisa memberi bea siswa 40 ribu Pelajar dan Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara, atau Pemerintah Provinsi bisa membeli pesawat N-219 sebanyak 2 unit, atau bisa juga dana tersebut dipergunakan untuk membangun jalan-jalan yang ada diperbatasan,” jelasnya.

Melihat ketidaktaatan para pengusaha/investor tambang yang ada di Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara harus memoratorium terbitnya Izin baru di Provinsi ini, dan juga agar Pemerintah lebih fokus kepada Perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan agar mereka taat kepada aturan Pemerintah jangan hanya tahunya mengeruk hasil alam yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tapi tidak taat ketika di minta untuk memenuhi kewajibannya  membayar PNBP, menempatkan Jaminan Pasca Tambang serta menyetor jaminan reklamasi,dll.

“ Berdasarkan pantauan Lalingka, masih ada Perusahaan yang aktif tapi belum memenuhi kewajibannya, kalau mereka tidak taat hentikan saja aktivitas pertambangannya sampai kewajibannya dipenuhi,” pungkasnya.

( Jery, kontributor Kaltara )